SURAT KABAR, KBB - Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah bersiap mengisi puluhan jabatan struktural yang hingga kini masih kosong. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB menyebut, proses pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) Nasional milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun mekanisme alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Langkah ini dilakukan seiring dengan kewajiban penggunaan SIMATA Nasional yang mulai berlaku sejak Oktober 2025, sebagaimana diatur dalam surat edaran BKN. Namun demikian, implementasi sistem tersebut di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan teknis.
Kepala BKPSDM KBB, Rega Wiguna, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih terus berproses dalam menyesuaikan data dan sistem agar selaras dengan ketentuan SIMATA Nasional.
Ia mengakui, belum seluruh komponen data profil pegawai memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang SIMATA.
Akibatnya, peta sebaran suksesi jabatan belum dapat disusun secara akurat.
"Kita sudah berkonsultasi dengan BKN sesuai arahan Bupati dan telah mengirim surat permohonan untuk dapat mengisi kekosongan jabatan melalui mekanisme di luar SIMATA atau pola karir yang berlaku di KBB. Mudah-mudahan segera mendapatkan tanggapan, kata Rega saat ditemui, Jumat 9 Januari 2026.
Rega menjelaskan, secara prinsip SIMATA dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan talenta yang adil dan transparan bagi seluruh aparatur sipil negara.
Namun, kelengkapan dan validitas data menjadi kunci utama agar sistem tersebut dapat berjalan optimal.
"Bagi pengisian jabatan di luar mekanisme SIMATA, akan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) tentang pola karir yang berlaku di daerah," jelasnya.
Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II, BKPSDM KBB memastikan akan tetap menggunakan mekanisme open bidding.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.
"Open bidding merupakan bagian dari sistem meritokrasi yang sudah kita terapkan secara menyeluruh mulai dari pengadaan hingga pemberhentian pegawai," ujarnya.
Rega juga mengungkapkan bahwa proses seleksi terbuka untuk jabatan Eselon II umumnya membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Proses open bidding untuk eselon II biasanya memakan waktu 2 hingga 3 bulan," jelasnya.
Saat ini, jumlah jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, selain Eselon II, tercatat mencapai sekitar 80 posisi.
Pengisiannya akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan yang berlaku, dengan target pelaksanaan pada akhir Januari 2026.
"Untuk sementara, pihaknya belum merencanakan rotasi atau mutasi sebelum proses open bidding dilakukan," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memastikan akan melaksanakan open bidding untuk mengisi lima jabatan strategis setingkat JPTP atau Eselon II.
Bupati Bandung Barat, Jeje Richtie Ismail, menyebutkan bahwa lima perangkat daerah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Adapun lima dinas yang akan dipimpin pejabat definitif baru meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Pengisian jabatan Eselon II tersebut tidak dapat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) seperti yang direncanakan," sebutnya.
Menurut Jeje, sistem SIMATA masih memerlukan waktu agar dapat dioperasikan secara maksimal, terutama dalam hal kelengkapan data yang bersifat komprehensif.
"Simata ini belum bisa berjalan, agak panjang karena harus mengisi data-data. Jadi kita mengajukan (open bidding), secara manual saja," tandasnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar