SURAT KABAR, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan kinerja pemerintah kepada publik. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun TikTok pribadinya, @dedimulyadiofficial, yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.
Menurut Dedi, pemanfaatan media sosial menjadi sarana penting agar masyarakat bisa mengetahui secara langsung capaian kinerja pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, publik dapat menilai sekaligus merasakan hasil kerja pemerintah secara terbuka.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran yang berlaku untuk seluruh jajaran pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa.
“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para Bupati, Walikota, para Camat, para Kepala Desa, dan para Kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi dalam unggahan tersebut, Minggu (11/1/26).
Surat edaran tersebut memuat kewajiban bagi pemerintah di semua tingkatan untuk mengumumkan anggaran belanja secara terbuka melalui media sosial.
“Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Kelurahan, dan Desa untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka,” lanjutnya.
Tak hanya soal anggaran, Dedi juga mewajibkan adanya laporan rutin terkait capaian kinerja pemerintah. Laporan tersebut harus disampaikan setiap bulan agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja para pejabat publik.
“Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu," bebernya.
Ia mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah berasal dari pajak rakyat, sehingga sudah semestinya dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar," katanya.
Menurut Dedi, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel jika ingin mewujudkan pembangunan yang adil.
“Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka.”
Ia pun menegaskan bahwa media sosial harus dimanfaatkan sebagai instrumen komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil," tegas Dedi.
Dedi berharap langkah ini menjadi awal terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan dipercaya publik.
“Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan," tutupnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar