Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Tanggung Biaya Hidup Anak Korban Longsor Tambang Gunung Kuda

Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Tanggung Biaya Hidup Anak Korban Longsor Tambang Gunung Kuda

SURAT KABAR, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial dan logistik untuk korban longsor di Tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. 

Selain menyalurkan santunan kepada keluarga korban, Pemprov juga mencabut izin operasional tambang milik koperasi pesantren dan dua yayasan tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meninjau langsung lokasi kejadian, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi keluarga korban, terutama anak-anak yang ditinggalkan.

"Ada kepedulian untuk korban. Kami akan menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kami juga sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya," ujar Dedi saat ditemui di lokasi, Sabtu, 31 Mei 2025.

Pria yang akrab disapa KDM itu juga menuntut tanggung jawab dari para pengelola tambang terhadap para korban. Menurutnya, keuntungan besar dari aktivitas penambangan seharusnya sejalan dengan kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

"Nambang di sini kan untungnya sudah banyak, kami minta mereka juga turut peduli pada keluarga korban," tegasnya.

Selain dukungan santunan, Dinas Sosial Jawa Barat menyalurkan bantuan logistik senilai Rp27,7 juta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Logistik yang dikirim meliputi bahan pangan seperti mi instan, liwet instan, kornet, sarden, kecap, saus sambal, abon, minyak goreng, gula, dan teh. Seluruh bantuan ini mendukung operasional Dapur Umum Lapangan milik Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang saat ini memasak hingga 400 porsi dalam sekali masak.

Makanan yang diproduksi dari dapur umum tersebut didistribusikan kepada tim evakuasi dan relawan yang bekerja di lokasi bencana, serta untuk keluarga korban terdampak.

Langkah tegas juga diambil Pemprov Jabar dengan mencabut izin operasional tambang yang diduga menjadi penyebab longsor. Tambang tersebut dikelola oleh tiga entitas, yakni satu koperasi pesantren dan dua yayasan. Penutupan resmi dilakukan pada Jumat malam, sehari sebelum kunjungan Gubernur.

Hingga kini, proses evakuasi korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat sekitar. Pemprov Jabar memastikan seluruh proses penanganan bencana terus dikawal secara intensif. (SAT)

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar