CIMAHI, SURAT KABAR – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal dengan akronim KDM mengirimkan pelajar ke barak militer melalui program bertajuk Panca Waluya, memantik perdebatan sengit di ruang publik.
Namun, dukungan datang dari internal Partai Golkar. Faisal Haris, petinggi Dewan Etik DPP Partai Golkar, menyatakan bahwa kebijakan tersebut layak diterapkan, bahkan diusulkan untuk diperluas ke kelompok masyarakat yang lebih dewasa, termasuk pecandu judi online dan pelaku premanisme.
Program Panca Waluya, yang dikembangkan KDM, kini telah berjalan di sejumlah titik strategis militer seperti Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi Kota Bandung, Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad di Purwakarta, dan Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Meski baru diterapkan terbatas, Faisal melihat program ini memiliki potensi jangka panjang dan perluasan ke markas militer lain di wilayah Jawa Barat.
“Nama KDM saat ini menjadi perhatian karena program ini dianggap sebagai ancaman bagi anak-anak yang nakal, khususnya mereka yang masih di bawah umur. Ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga Jabar mengenai efektivitas dan dampaknya,” ujar Faisal saat dihubungi pada Selasa, 13 Mei 2025.
Program ini, menurut Faisal, tidak hanya menitikberatkan pada kedisiplinan militer, tetapi juga perlindungan anak, pembinaan psikologis, hingga pemberian hak menyuarakan pendapat.
“Anak-anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi,” ujarnya.
Meski menyambut baik implementasi program untuk pelajar tingkat SMP dan SMA, Faisal mengusulkan agar program ini diperluas untuk menyasar kalangan dewasa dengan kriteria tertentu terutama mereka yang mengalami kecanduan judi online dan perilaku premanisme.
“Baiknya KDM dalam menjalankan programnya itu menggandeng stakeholder ahli baik psikolog, pakar pendidikan, maupun ahli-ahli lainnya supaya yang mendapat pembinaan memiliki keahlian dan keterampilan sebagai bekal hidup, selain menjadikan individu disiplin, selalu menghargai orang lain, serta menjadi pribadi-pribadi yang santun,” tutur Faisal.
Menurut data yang ia rujuk, Jawa Barat saat ini menempati posisi tertinggi dalam jumlah transaksi judi online di Indonesia. Hal ini, kata dia, harus dijawab dengan pendekatan konkret dan solutif, bukan sekadar wacana normatif.
“Saya mendukung langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh di Jabar, termasuk mengirim pencandu judi online ke barak militer,” tegas Faisal.
Pernyataan Faisal memperlihatkan adanya dukungan politik terhadap pendekatan yang tidak konvensional dalam menangani masalah sosial di tingkat provinsi, sekaligus membuka ruang diskusi publik tentang batas-batas intervensi negara dalam membentuk karakter warga negaranya. (SAT)
.jpg)
0 Komentar