CIMAHI, SURAT KABAR – Wacana menjadikan Tari Camperenik sebagai identitas budaya Kota Cimahi menuai kritik dari kalangan pegiat kebudayaan. DPRD Kota Cimahi diminta tidak terburu-buru memberikan legitimasi terhadap sebuah karya seni yang dinilai belum melalui proses panjang untuk mendapatkan pengakuan masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Pimpinan Bandoeng Mooi sekaligus mantan Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, Hermana HMT. Menanggapi unggahan Komisi IV DPRD Kota Cimahi yang menyoroti pentingnya penguatan identitas budaya melalui Tari Camperenik, Hermana mengingatkan perlunya kajian menyeluruh sebelum kesenian tersebut ditetapkan sebagai representasi budaya daerah.
Menurutnya, Tari Camperenik merupakan karya seni yang relatif baru. Karena itu, penetapannya sebagai identitas budaya Kota Cimahi perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari sejarah, akar tradisi, keberlanjutan, hingga penerimaan masyarakat terhadap kesenian tersebut.
Hermana menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan munculnya karya-karya seni baru. Pemerintah daerah justru perlu memberikan ruang bagi perkembangan berbagai bentuk kesenian, baik tari, musik, teater, kirab maupun upacara adat.
Namun, ia mengingatkan bahwa mengembangkan sebuah karya seni berbeda dengan menetapkannya sebagai identitas budaya daerah. Sebab, identitas budaya tidak bisa dibentuk secara instan hanya melalui keputusan pemerintah ataupun kegiatan seremonial.
"Kalau mau tari, musik, teater, kirab, upacara adat atau yang lainnya menjadi identitas budaya Kota Cimahi, sah-sah saja. Tetapi yang menjadi masalah, Tari Camperenik itu karya seni yang baru seumur jagung. Masih banyak bentuk budaya Cimahi yang bisa diekspos lebih masif oleh pemerintah kota dan cukup layak disebut sebagai identitas budaya," tegas Hermana saat konfirmasi, Rabu (11/11/26).
Ia menjelaskan, identitas budaya bukan sekadar simbol daerah maupun produk pertunjukan yang diperkenalkan kepada publik. Di dalamnya terdapat nilai, keyakinan, tradisi, bahasa, adat istiadat, sejarah, hingga praktik sosial yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun.
Dengan demikian, sebuah kesenian yang hendak dijadikan identitas budaya harus memiliki keterikatan emosional dan sosial dengan masyarakat. Pengakuan tersebut membutuhkan proses panjang, mulai dari pengenalan, penerimaan, interaksi, hingga tumbuhnya rasa memiliki secara kolektif.
Atas dasar itu, Hermana mempertanyakan sejauh mana DPRD Kota Cimahi, khususnya Komisi IV, telah mengkaji potensi kebudayaan daerah secara keseluruhan sebelum mendorong satu karya seni menjadi identitas kota.
Terlebih, Pemerintah Kota Cimahi sebenarnya telah memiliki hasil pendataan kebudayaan yang mencakup 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Data tersebut, menurutnya, semestinya menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan, termasuk memilih potensi budaya yang perlu mendapat perhatian dan promosi lebih luas.
"Kita harus melihat langsung ke lapangan atau membaca perkembangan kebudayaan secara holistik. Pendataan sudah dilakukan dan hasilnya ada di tangan dinas terkait. Di sana tertuang 10 Objek Pemajuan Kebudayaan. Pilih mana yang harus lebih dahulu diekspos secara masif. Jangan ujug-ujug karya baru dilegitimasi sebagai identitas budaya," ujarnya.
Hermana berpandangan, kehadiran karya seni baru merupakan bagian dari dinamika kebudayaan yang patut diapresiasi. Meski demikian, penciptaan karya seni tidak serta-merta menjadikannya identitas budaya bersama.
Diperlukan proses berkelanjutan, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat agar sebuah kesenian benar-benar mendapat tempat dan diakui sebagai bagian dari kehidupan budaya daerah.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan kebudayaan di Kota Cimahi tidak hanya berorientasi pada selera sesaat, kepentingan seremonial, maupun kemeriahan sebuah kegiatan. Menurutnya, setiap kebijakan harus memiliki dasar regulasi dan arah pembangunan yang terukur.
"Jangan kumaha irung, asal bapak senang, atau sekadar asal ramai. Pembangunan kebudayaan harus mengacu pada UUD, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Perda, PPKD, Permendagri, Perwal, serta regulasi dan rencana pembangunan yang jelas. Harus ada arah dan tahapan, sehingga apa yang dicita-citakan dalam RPJMD dan RPJPD bisa terwujud," tandasnya.
Lebih lanjut, Hermana meminta DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi memberikan perhatian secara proporsional terhadap seluruh potensi kebudayaan yang telah terdata. Jangan sampai kekayaan budaya lainnya justru terabaikan karena perhatian pemerintah hanya terpusat pada satu bentuk kesenian tertentu.
Menurutnya, program pemajuan kebudayaan juga harus memiliki kesinambungan. Setiap kegiatan tidak boleh berhenti sebagai agenda tahunan atau sekadar rangkaian seremoni pemerintahan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pelestarian, pengembangan, serta regenerasi pelaku budaya di Kota Cimahi.
"Setiap kegiatan budaya jangan hanya menjadi bagian dari seremonial. Harus ada tindak lanjut, dokumentasi, pengembangan, dan keberlanjutan. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan menjadi sia-sia, lalu menghilang begitu saja," pungkasnya. (Mong)
Posting Komentar