Cimahi di Bawah Bayang-Bayang Bencana, Strategi Lama Ditinggalkan Kini Fokus Mitigasi

SURAT KABAR, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi mulai menggeser pendekatan penanggulangan bencana dari pola respons darurat menuju strategi mitigasi yang lebih terencana dan berkelanjutan. Perubahan ini dinilai mendesak, seiring tingginya frekuensi bencana dan dampak yang masih terus berulang di wilayah tersebut.

Upaya tersebut ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi di Aula Kecamatan Cimahi Selatan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat hingga ke level komunitas paling kecil.

Langkah itu diambil bukan tanpa alasan. Cimahi menghadapi spektrum ancaman bencana yang kian kompleks. Mulai dari banjir, cuaca ekstrem, longsor, hingga potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. 

Selain itu, bencana hidrometeorologi yang dipicu perubahan iklim juga tercatat semakin sering terjadi dengan pola yang sulit diprediksi.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menyebut rentetan kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat. 

Ia menilai, dampak yang ditimbulkan, mulai dari korban jiwa, kerusakan lingkungan, hingga tekanan psikologis, masih banyak dipicu oleh rendahnya tingkat kesiapsiagaan.

“Pendekatan penanggulangan bencana tidak lagi dapat bersifat reaktif. Mitigasi harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjangkau hingga lapisan masyarakat paling kecil,” ujar Fithriandy, Selasa (31/3/2026).

Pandangan serupa disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira. Ia menekankan bahwa mitigasi bukan sekadar program teknis, melainkan investasi jangka panjang yang berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran.

“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk mitigasi dapat menghemat empat hingga tujuh kali lipat biaya yang harus ditanggung saat bencana terjadi,” ujar Adhitia.

Ia menambahkan, kondisi geografis Cimahi yang berada di kawasan rawan bencana menjadikan aspek kebencanaan sebagai variabel utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. 

Pendekatan ini, kata dia, telah diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan, mulai dari perizinan bangunan, penataan ruang, hingga pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko.

Sosialisasi yang digelar BPBD melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan warga dari tiap kelurahan, ketua RT, hingga karang taruna. Mereka dibekali pemahaman praktis terkait langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan saat dan setelah bencana.

“Materi yang diberikan mencakup simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda bencana, hingga pembangunan sistem peringatan dini di lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Selain peningkatan kapasitas teknis, masyarakat juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi. 

Langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir, melakukan penghijauan guna menekan risiko longsor, hingga memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul tetap berfungsi, menjadi bagian dari strategi yang ditekankan.

“Upaya sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir, melakukan penghijauan guna mengurangi risiko longsor, hingga memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul tetap siap digunakan, dinilai menjadi bagian penting dalam mitigasi,” paparnya.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah secara menyeluruh.

Sejauh ini, respons cepat terhadap kondisi darurat di Cimahi dinilai menunjukkan capaian positif. Namun, pemerintah mengakui bahwa fase pemulihan pascabencana masih kerap memakan waktu panjang dan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kompleks.

“Karena itu, penguatan mitigasi dipandang sebagai strategi paling efektif untuk menekan dampak di masa mendatang,” tandasnya. (SAT)