SURAT KABAR, KBB - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menempatkan pelayanan publik dan efisiensi anggaran sebagai dua poros utama kebijakan birokrasi memasuki awal 2026. Arah itu ditegaskan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) di Lapangan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Senin (5/1/2026).
Dalam pidatonya, Jeje menyampaikan peringatan sekaligus penegasan, tahun 2026 tidak boleh menjadi pengulangan rutinitas birokrasi yang lamban dan seremonial, melainkan harus menjadi fase penguatan kinerja aparatur yang disiplin, profesional, dan berintegritas.
Ia menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai fokus utama yang wajib dioptimalkan seluruh ASN. Menurut Jeje, pelayanan bukan sekadar urusan administratif, melainkan tolak ukur langsung kehadiran negara di mata warga.
"Pelayanan publik langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari cepat atau lambatnya pelayanan, mudah atau sulitnya prosedur, serta hadir atau tidaknya pemerintah saat masyarakat membutuhkan," ujarnya.
Bagi Jeje, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah. Dari sanalah kepercayaan masyarakat dibentuk atau justru runtuh. Karena itu, ia menegaskan tidak ada lagi ruang bagi praktik pelayanan yang berbelit, lamban, tidak pasti, atau bersifat diskriminatif.
"Setiap unit kerja harus memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," katanya.
Lebih jauh, Jeje menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan administratif maupun kenyamanan birokrasi. Ia meminta seluruh ASN menghentikan pola kerja yang menjauhkan pemerintah dari warganya sendiri.
Selain pelayanan, pengelolaan anggaran daerah menjadi sorotan penting dalam arah kebijakan 2026. Jeje menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran publik harus memberikan manfaat nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tidak ada ruang bagi pemborosan, kegiatan seremonial yang berlebihan, atau program yang tidak berdampak langsung,” tegasnya.
Ia menolak anggapan bahwa efisiensi identik dengan pemangkasan kualitas layanan. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi pendorong lahirnya kerja birokrasi yang lebih cerdas, akuntabel, dan berorientasi hasil.
"Program dan kegiatan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan," ujarnya.
Jeje secara khusus meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk menyaring ulang program dan kegiatan, menghapus agenda yang tidak relevan dan tidak berdampak, serta memastikan seluruh proses perencanaan hingga pelaporan anggaran dilakukan secara transparan.
Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan anggaran bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan menyentuh inti kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
"Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun penguatan pelayanan publik, peningkatan kinerja birokrasi, dan peneguhan integritas aparatur," tandasnya.
Dengan pesan tersebut, awal 2026 bagi birokrasi Bandung Barat bukan sekadar penanda tahun baru, melainkan garis awal ujian kinerja aparatur antara tetap bertahan pada pola lama atau benar-benar hadir sebagai pelayan publik yang dipercaya warganya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar