SURAT KABAR, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu kemandirian energi Papua sebagai poros kebijakan strategis nasional guna memutus ketergantungan wilayah timur Indonesia terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah.
Di hadapan para kepala daerah se-Papua, Presiden Prabowo Subianto menguraikan sebuah visi besar yang berangkat dari satu persoalan mendasar, mahalnya energi akibat ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
Papua, dalam pandangannya, tidak kekurangan sumber daya, melainkan belum sepenuhnya diberi ruang untuk mengelola energinya sendiri.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air,” kata Prabowo saat memberikan arahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2025).
Presiden menegaskan, pendekatan energi di Papua tidak bisa diseragamkan dengan wilayah lain. Kondisi geografis yang berat dan sebaran penduduk yang terpencar justru menuntut solusi berbasis teknologi terbarukan berskala lokal.
Dalam konteks ini, energi surya dan tenaga air dinilai bukan sekadar alternatif, melainkan jawaban paling realistis.
“Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil, juga tenaga hidro sekarang ada hidro-hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil," katanya.
Lebih lanjut, menurutnya ini semua adalah upaya kemandirian setiap daerah, sehingga ada tenaga surya dan tenaga air yang tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain.
Lebih jauh, Prabowo tidak hanya berbicara soal listrik. Ia mendorong Papua masuk dalam peta besar swasembada energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati. Kelapa sawit, tebu, hingga singkong disebut sebagai komoditas strategis yang dapat diolah menjadi biofuel dan etanol.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun Semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.
Target lima tahun bukan sekadar ambisi politik, melainkan kalkulasi ekonomi. Prabowo memaparkan bahwa keberhasilan swasembada energi akan berdampak langsung pada penghematan anggaran negara dalam skala ratusan triliun rupiah angka yang selama ini terkuras untuk subsidi dan impor BBM.
“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” kata Prabowo.
Ia bahkan merinci besaran impor energi Indonesia yang selama ini menjadi beban struktural ekonomi nasional.
“Menteri ESDM berapa impor kita BBM dari luar? Rp 520 triliun, bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp 250 triliun apalagi kita bisa potong Rp 500 triliun, Rp 500 triliun itu berarti tiap Kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya satu triliun tiap Kabupaten, bagaimana membangunnya kita coba bayangkan kita negara kaya apa? Ini bisa kita lakukan,” lanjutnya.
Di balik hitungan angka dan teknologi, pesan Prabowo jelas, Papua tidak lagi diposisikan sebagai konsumen pasif energi nasional, melainkan sebagai subjek yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri.
Sebuah perubahan paradigma yang, jika terwujud, dapat menggeser wajah pembangunan Indonesia dari pusat ke pinggiran dari ketergantungan menuju kemandirian. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar