SURAT KABAR, CIMAHI – Persoalan kondisi infrastruktur sekolah dasar di Kota Cimahi kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sejumlah sekolah masih membutuhkan peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas penunjang pembelajaran, sehingga perbaikan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga mutu layanan pendidikan dasar tetap optimal.
Berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan Kota Cimahi, sedikitnya 80 hingga 90 sekolah dasar masuk dalam kategori membutuhkan perbaikan. Data tersebut mencerminkan kondisi aktual sepanjang periode 2024 hingga 2025, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari bangunan tua, ruang kelas tidak layak pakai, hingga keterbatasan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Sofwan Kurniawan, mengakui bahwa skala persoalan infrastruktur pendidikan dasar di Cimahi masih cukup besar dan membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Sekolah yang dalam tahap perhatian Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Dinas Pendidikan, itu sekitar 80 sampai 90 sekolah,” kata Sofwan saat diwawancarai, Rabu (7/1/26).
Ia menjelaskan, dari puluhan sekolah tersebut, sejumlah lokasi telah ditetapkan sebagai prioritas utama perbaikan karena tingkat kerusakannya dinilai paling mendesak.
Salah satunya adalah kompleks SD Cibeber 1, 2, 3, dan 4, yang kondisi fisik bangunannya memerlukan penanganan serius dan tidak bisa lagi ditunda.
Selain itu, sekolah dengan jumlah peserta didik besar juga masuk dalam daftar perhatian, seperti SDN Cipageran Mandiri 1, yang dinilai membutuhkan renovasi secara menyeluruh agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.
“Yang paling mendesak itu kompleks SD Cibeber 1 sampai 4, kemudian sekolah besar seperti SDN Cipageran Mandiri 1 yang bangunannya sudah harus direnovasi secara menyeluruh,” ujar Sofwan.
Tak hanya persoalan fisik bangunan, tantangan lain juga muncul dari aspek penataan lokasi sekolah. SDN Pambudi Darma, misalnya, direncanakan untuk direlokasi lantaran posisinya yang berdekatan dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong.
Kedekatan tersebut dinilai berisiko mengganggu kenyamanan, kesehatan, serta kualitas lingkungan belajar bagi para siswa.
Di sisi lain, upaya perbaikan infrastruktur sekolah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin terbatas, sehingga diperlukan strategi pendanaan alternatif agar kebutuhan dasar pendidikan tetap terpenuhi.
Dalam konteks tersebut, Disdik Cimahi mulai mengintensifkan langkah untuk mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan dipandang sebagai peluang strategis untuk menjawab keterbatasan anggaran daerah.
“Strategi kami, dengan adanya program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan, ini menjadi peluang yang sangat baik untuk mengusulkan sekolah-sekolah yang memang wajib diperbaiki dengan menggunakan anggaran APBN,” jelas Sofwan.
Ia menambahkan, selain memaksimalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pihaknya secara aktif mengajukan proposal bantuan ke kementerian melalui berbagai skema pendanaan, khususnya yang berkaitan dengan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
“Upaya kami, selain dari APBD, juga mengajukan ke kementerian melalui program revitalisasi dari APBN,” kata Sofwan menutup. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar