SURAT KABAR, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertanyakan arah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika beban anggaran daerah terus tersedot untuk pembiayaan proyek yang dinilainya tak memberi hasil nyata bagi publik.
Dilansir dari sumber terpercaya, pernyataan itu ia sampaikan secara terbuka dalam sebuah rapat resmi bersama jajaran pejabat Pemdaprov Jabar, dan sontak memantik perhatian luas setelah videonya beredar di media sosial.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (3/1/2026), Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM tampak memimpin rapat bersama sejumlah pejabat strategis, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat.
Rapat tersebut menjadi ruang bagi KDM menguliti satu per satu beban keuangan yang harus ditanggung pemerintah provinsi setiap tahun.
Sorotan utama KDM tertuju pada dua pos anggaran besar. Pertama, cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, yang digunakan antara lain untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabar, dengan kewajiban pembayaran mencapai Rp45 miliar per tahun.
Kedua, menurutnya biaya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan penjelasan Kepala Bappenda Jawa Barat dalam rapat tersebut, biaya operasional BIJB Kertajati yang harus ditanggung Pemprov Jabar mencapai sekitar Rp100 miliar setiap tahun.
Angka itu, bagi KDM, bukan sekadar statistik anggaran, melainkan simbol problem struktural dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Beban utang kita tinggi. Satu, dana PEN, dua membiayai Bandara Kertajati. Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Padahal lembaga bisnis itu, lembaga penerbangan bisnis," kata KDM.
Jika digabungkan, lanjut KDM, kedua pos pembiayaan tersebut membuat Pemprov Jabar harus mengalokasikan sekitar Rp150 miliar per tahun angka yang menurutnya seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Di tengah paparan itu, KDM melontarkan pertanyaan yang tak lazim keluar dari seorang kepala daerah, kemungkinan menghentikan sementara pembiayaan operasional bandara Kertajati.
"Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak sih karena kita membiayai terus juga enggak ada hasilnya, Kertajati stop dulu deh," ujarnya.
KDM kemudian mengulas lebih jauh struktur penggunaan anggaran BIJB. Ia menyebut, sekitar Rp50 miliar dari dana yang dialokasikan lebih banyak terserap untuk operasional pelayanan. Konsekuensinya, manajemen bandara tetap dibiayai dan digaji, sementara manfaat ekonominya tak kunjung terlihat.
"Kita dorong umroh mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus mengerahkan ASN. Saya jujur saja walaupun gambar saya dipasang, saya nggak setuju. Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial," imbuhnya.
Bagi mantan Bupati Purwakarta dua periode itu, persoalan Kertajati bukan semata soal bandara, melainkan soal prinsip. Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki mandat moral dan politik untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Barat.
"Tidak boleh membiayai kegiatan-kegiatan yang terus mercusuar. Kita selalu ingin mengandalkan APBD untuk nombokin, nggak bisa, APBD bukan untuk itu," tegasnya.
KDM bahkan menggambarkan sebuah skenario alternatif, Jawa Barat tanpa beban utang PEN dan tanpa kewajiban menutup biaya operasional proyek-proyek yang tak produktif.
"Bayangin kalau posisi APBD kita hari ini adalah Rp37 triliun tanpa hutang PEN, tanpa harus bayar operasional Kertajati, tanpa harus bayar operasional Al-Jabar, seluruh Jabar tuh saya karpet tuh jalannya," ujarnya menutup. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar