Polisi Bongkar Modus TPPO Berkedok Lowongan Kerja, Pasutri di Cimahi Ditangkap

Redaksi
Tambahkan
...
0
Press Conference Polres Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR – Tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis hingga Rp8 juta per bulan justru menjadi pintu masuk praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Cimahi. Berkedok lowongan pekerjaan sebagai open stay kosan, sepasang suami istri diduga merekrut perempuan untuk kemudian dieksploitasi.

Kasus tersebut diungkap jajaran Polres Cimahi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sentral Nomor 129, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan dua orang tersangka berinisial AK (29) dan T (27), yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan bulanan mencapai Rp6 juta hingga Rp8 juta.

Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Selasa, 28 April 2026. Saat itu, tersangka mengunggah iklan lowongan pekerjaan sebagai open stay kosan melalui media sosial.

Tertarik dengan tawaran tersebut, sejumlah perempuan kemudian menghubungi tersangka melalui fitur Direct Message (DM). Dalam komunikasi itu, pelaku menawarkan gaji bulanan dengan nominal yang cukup besar.

"Karena tertarik, para korban menyetujui ajakan tersangka untuk bekerja open stay kosan. Setelah korban menyetujui, kemudian tersangka memesan tiket travel untuk berangkat ke Bandung," ujar Endy dalam press conference di Mapolres Cimahi, Jum'at (20/11/26).

Setibanya di Bandung, para korban dijemput tersangka dan dibawa ke sebuah rumah kos. Namun, beberapa hari setelah berada di lokasi, korban justru diberitahu bahwa terdapat tamu yang harus dilayani.

Pekerjaan yang semula dijanjikan sebagai penjaga kosan diduga hanya menjadi kedok untuk menjalankan praktik eksploitasi. Bahkan, para korban disebut mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak perintah tersangka.

"Sehingga korban melayani tamu dikarenakan apabila korban tidak melaksanakan perintah tersebut, maka korban diancam tidak akan diberi makan," tutur Endy.

Dari aktivitas tersebut, tersangka diduga mematok tarif sebesar Rp250.000 untuk setiap tamu. Namun, korban hanya menerima bagian sebesar Rp50.000, sementara Rp200.000 lainnya diduga masuk ke kantong mucikari atau tersangka.

Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik perdagangan orang di rumah kos tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, polisi kemudian melakukan penindakan pada Selasa, 28 Juli 2026. Petugas piket Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengamankan kedua tersangka.

"Piket Reskrim unit PPA kemudian mendatangi tempat kejadian yaitu di kos-kosan tersebut. Kemudian piket mengamankan tersangka saudari T dan tersangka saudara AK dan kemudian membawanya ke kantor Satreskrim untuk kemudian dimintai keterangan," beber Endy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka diduga menjalankan praktik tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Modus operandi, pelaku mengiklankan pekerjaan open stay kosan untuk perempuan, kemudian pelaku menjanjikan gaji dengan nominal 6 sampai 8 juta," tuturnya.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu buku catatan, satu kondom, dua unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp300.000, serta dua botol minyak pijat atau oil massage.

Di sisi lain, Polres Cimahi juga meningkatkan langkah pencegahan guna mengantisipasi munculnya kasus serupa. Upaya tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat terjadinya TPPO.

"Upaya pencegahan, Polres Cimahi telah melaksanakan KRYD pencegahan terhadap tindak pidana TPPO dengan melakukan pengecekan pada stasiun kereta api, terminal bus, kos-kosan, koordinasi dengan Disnaker baik di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, mengecek balai latihan kerja, memberikan imbauan ke sekolah-sekolah supaya tidak terbujuk rayuan dengan iming-iming uang dan diperjual-belikan," kata Endy.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 88 dan atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Selain itu, keduanya juga disangkakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. (SAT)

Baca Juga

Tersalin!

Posting Komentar