 |
| Petugas Sensus Ekonomi 2026 saat mendata aktivitas usaha di wilayah Kota Cimahi. (Doc. Istimewa) |
SURAT KABAR, CIMAHI – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cimahi memasuki masa-masa akhir. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengumpulkan data dari pelaku usaha, terutama perusahaan besar dan lembaga keuangan.
Masa pendataan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Di tengah waktu yang semakin terbatas, petugas BPS Cimahi masih berupaya mengejar data usaha yang belum berhasil dihimpun secara optimal.
Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi, Dewi Mulyahati, mengatakan perusahaan besar yang memiliki kantor pusat di Jakarta cenderung lebih mudah dikoordinasikan. Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan mendapat fasilitasi dari BPS pusat.
Sebaliknya, perusahaan besar yang berdiri sendiri dan tidak memiliki jaringan kantor pusat di daerah lain justru menjadi tantangan bagi petugas Sensus Ekonomi 2026 di Cimahi.
“Yang susah itu kalau perusahaan-perusahaan besar yang kantor pusatnya tidak ada di mana-mana atau tunggal,” ujar Dewi, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Dewi, persoalan lain muncul ketika sebagian perusahaan masih menolak menerima kedatangan petugas sensus. Salah satu penyebabnya karena belum semua pelaku usaha memahami tujuan dan manfaat pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Padahal, data yang dihimpun BPS tidak hanya digunakan untuk kepentingan lembaga statistik. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan pemerintah dalam membaca kondisi perekonomian sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan.
“Pendataan ini kepentingannya buat kebijakan pemerintah, buat kita semua, dan feedback-nya secara tidak langsung buat perusahaan itu sendiri,” katanya.
Tantangan Sensus Ekonomi 2026 juga dirasakan saat petugas mencoba mengakses data dari sejumlah lembaga keuangan. BPS Kota Cimahi menyebut beberapa informasi penting, mulai dari pendapatan, pengeluaran hingga aset, belum seluruhnya bisa diperoleh secara lengkap.
“Lembaga-lembaga keuangan, yang gadai-gadai dan bank, itu susah sekali kami masuknya dan kalau bisa dapat datanya juga tidak lengkap,” jelas Dewi.
Untuk membuka akses pendataan, BPS Kota Cimahi pun melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Dukungan diminta dari Pemerintah Kota Cimahi, kepolisian, TNI hingga Pusdikpom agar proses Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lebih optimal.
BPS Cimahi kini berpacu dengan waktu untuk melengkapi data yang masih tertinggal. Sebab, ketidaklengkapan data dari perusahaan besar maupun lembaga keuangan dapat memengaruhi gambaran struktur ekonomi Kota Cimahi.
“Dengan sisa hari ini kita usahakan, harus dapat, karena kalau banyak usaha besar yang tidak terdata, struktur usahanya tidak akan kita peroleh,” tegas Dewi.
Bagi BPS, kelengkapan data dalam Sensus Ekonomi 2026 Kota Cimahi sangat bergantung pada keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat. Semakin banyak data yang berhasil dikumpulkan, semakin utuh pula gambaran mengenai kondisi ekonomi Kota Cimahi.
Masyarakat yang hingga kini belum mendapat kunjungan petugas juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendataan secara mandiri dengan mendatangi kantor BPS Kota Cimahi.
Langkah tersebut menjadi alternatif agar masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata tetap dapat tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026 sebelum rangkaian pendataan berakhir.
BPS juga mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan program bantuan langsung. Artinya, masyarakat tidak akan menerima bantuan tunai maupun bentuk bantuan sejenis setelah mengikuti sensus.
Manfaat sensus justru bersifat jangka panjang. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan ekonomi.
“Manfaat sensus lebih bersifat tidak langsung karena data yang dihasilkan akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” pungkas Dewi. (SAT)
Posting Komentar