Polemik Proyek Cimahi, Gapeksindo Tantang Pembuktian Tuduhan Monopoli

SURAT KABAR, CIMAHI - Asosiasi jasa konstruksi di Kota Cimahi menepis tudingan praktik monopoli proyek yang belakangan mencuat. Mereka menilai informasi tersebut tidak akurat dan berpotensi mengganggu iklim usaha di sektor konstruksi daerah.

Ketua Gapeksindo Kota Cimahi, Taufik Hembi, mengatakan seluruh badan usaha yang berada dalam pembinaan asosiasi wajib mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Mekanisme yang digunakan, kata dia, mencakup mini kompetisi hingga sistem e-katalog.

“Pada prinsipnya kami mengikuti aturan. Semua badan usaha harus memenuhi aspek legalitas sesuai regulasi. Tidak ada praktik di luar ketentuan,” ujar Taufik saat dimintai keterangan, Kamis (16/4/26).

Ia mempertanyakan dasar tuduhan monopoli tersebut. Menurut dia, jika benar terjadi monopoli, seharusnya hanya segelintir pelaku usaha yang terlibat dalam proyek pembangunan. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan keterlibatan banyak pihak.

“Kalau monopoli, berarti hanya pihak tertentu yang menguasai. Faktanya, banyak pelaku usaha ikut terlibat. Kami ingin semua berkembang bersama dan berkontribusi bagi daerah,” kata dia.

Taufik juga menyinggung kondisi tahun anggaran berjalan. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada proyek fisik yang berjalan di Kota Cimahi. Situasi tersebut dipengaruhi awal tahun yang bertepatan dengan Ramadan dan suasana setelah Idulfitri, sehingga aktivitas pemerintahan belum sepenuhnya berjalan.

“Proyek fisik belum ada. Jadi tuduhan itu tidak relevan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Ia memastikan tidak ada pengaturan proyek antara asosiasi dengan pemerintah daerah. Hubungan yang terjalin, kata dia, lebih pada menjaga iklim usaha tetap kondusif serta mendukung pembangunan kota.

Di Cimahi, ia menyebut hanya ada dua asosiasi jasa konstruksi yang aktif, termasuk Gapeksindo dan Gapensi. Keduanya, menurut dia, berjalan berdampingan tanpa praktik persaingan tidak sehat.

Menanggapi pemberitaan yang dinilai menyudutkan, pihaknya membuka ruang klarifikasi. Taufik meminta agar setiap tuduhan disertai data dan disampaikan secara berimbang.

“Kami siap berdiskusi. Tabayun, cari kebenaran. Kalau ada yang perlu dibuktikan, silakan dengan data. Jangan disampaikan sepihak,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya verifikasi dalam kerja jurnalistik. Informasi yang tidak berimbang, menurut dia, dapat merugikan reputasi pelaku usaha dan memengaruhi stabilitas sektor konstruksi.

Asosiasi berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan objektif, sekaligus menjaga iklim usaha di Kota Cimahi tetap sehat dan kompetitif. (SAT)