SURAT KABAR, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menyebutnya sebagai produk strategis yang dibutuhkan oleh banyak negara.
Dilansir dari berbagai sumber terpercaya, pernyataan ini disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di Jakarta, Senin (30/12).
Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, pemerintah tidak perlu khawatir soal deforestasi karena kelapa sawit dianggap sebagai pohon yang menyerap karbon dioksida.
"Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, tidak usah takut katanya membahayakan (karena menyebabkan) deforestasi. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia menyerap karbon dioksida, darimana kita dituduh, yang mboten-mboten aja orang-orang itu," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung regulasi Uni Eropa yang membatasi produk sawit Indonesia, yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Ia menegaskan tidak khawatir dengan pembatasan tersebut, bahkan menganggap kebijakan itu akan mempersulit industri Eropa, termasuk pembuatan cokelat, detergen, dan kosmetik.
"Sekarang bingung sendiri, oh terimakasih kita tidak jual ke anda, terimakasih. Mereka panik sendiri, nanti semua industri cokelat mereka kacau itu, bikin cokelat kan dari kelapa sawit, detergen, kosmetik juga, bingung sendiri mereka, tidak apa-apa," tambahnya.
Namun, pernyataan Presiden ini menuai kritik tajam dari lingkungan aktivis. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik, menyebut logika Prabowo keliru dan berpotensi membahayakan lingkungan global.
Menurut Iqbal, deforestasi di tengah krisis iklim saat ini merupakan ancaman serius.
"Statement ini berbahaya bahwa deforestasi katanya tidak bermasalah. Deforestasi itu bermasalah karena emisi karbon sudah sangat tinggi, bencana sudah dimana-mana," kata Iqbal.
Ia melanjutkan, salah satu benteng terakhir untuk mengatasi krisis iklim adalah hutan Indonesia.
"Dan itu tidak hanya mengatasi krisis iklim atau bencana di Indonesia tetapi secara global," ujar Iqbal.
Iqbal juga menekankan bahwa kemampuan kelapa sawit menyerap karbon jauh berbeda dengan hutan alam.
"Ketika hutan dibabat habis, bukan hanya kemampuan penyerapan emisi yang hilang, tetapi juga ekosistem secara keseluruhan akan bermasalah. Ada keanekaragaman hayati, masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, dan fungsi ekosistem yang tidak bisa digantikan dengan kebun sawit," tegasnya.
"Logika business as usual yang mengutamakan ekonomi tanpa mempertimbangkan ekosistem menyeluruh sangat berbahaya," sambung Iqbal.
Greenpeace menyoroti alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, termasuk peremajaan lahan kritis dan intensifikasi lahan yang sudah dibuka sebelumnya, tanpa harus merusak hutan alam.
"Ada beberapa cara di Indonesia, melakukan peremajaan, intensifikasi produksi, menanam di wilayah-wilayah yang memang sudah dibuka sebelumnya. Jadi tidak perlu membuka hutan baru. Tapi kenapa presiden mengungkapkan bahwa itu tidak berbahaya? Itu logika pikirnya agak salah," imbuh Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal menegaskan pemerintah dapat mendorong perusahaan-perusahaan besar sawit untuk memperbaiki lahan kritis yang selama ini diabaikan karena dianggap tidak ekonomis.
"Perusahaan sering membuka hutan karena lebih menguntungkan daripada melakukan peremajaan lahan yang mahal. Tapi dalam kondisi krisis iklim, pola pikir itu tidak bisa diterima. Pelaku industri polusi harus dipaksa menanggung tanggung jawabnya," tegasnya.
Isu ini kembali membuka perdebatan tentang keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperlihatkan tekanan internasional terhadap komoditas strategis Indonesia.
Keputusan pemerintah dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah keberlanjutan hutan alam dan industri kelapa sawit di tanah air. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar