SURAT KABAR, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi kritik terkait tunda bayar senilai Rp 621 miliar.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya, Kamis (8/1), KDM sapaan akrabnya menyampaikan terima kasih atas berbagai kritik yang masuk, baik dari media, pengamat, maupun masyarakat umum.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kinerja Pemprov.
"Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan otokritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
KDM menjelaskan, dana untuk pembayaran tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap hari.
Ia menyampaikan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang disiplin membayar pajak. Meski anggaran sudah tersedia, KDM menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan.
Saat ini Pemprov tengah melakukan audit dan verifikasi pekerjaan, karena kualitas proyek berbeda-beda, ada yang sangat baik, baik, dan ada yang kurang baik.
"Terhadap pekerjaan yang kurang baik, kami akan terus melakukan verifikasi, audit, dan studi lapangan. Pekerjaan yang kurang baik tidak akan dibayarkan semuanya, pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jasanya,” jelas KDM.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau proyek yang ada di Jawa Barat dan aktif memberikan kritik serta saran melalui media sosial.
“Silakan warga masyarakat menyampaikan kritik, saran, dan postingan mengenai pekerjaan yang baik, kurang baik, maupun tidak baik,” tutupnya. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar