SURAT KABAR - Industri perhotelan nasional tengah berada dalam tekanan serius sepanjang 2025. Rata-rata tingkat hunian kamar atau okupansi hotel tercatat lesu, kondisi yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan pelaku usaha hingga berujung pada penutupan hotel dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.
Dilansir dari sumber terpercaya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat, merosotnya kinerja hotel memaksa pelaku usaha melakukan pengurangan unit usaha sekaligus tenaga kerja.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menilai kondisi tersebut tidak lepas dari efek berantai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mulai berjalan sejak awal 2025.
“Efisiensi pemerintah itu berdampak terhadap revenue, kita bisa kehilangan di atas 60 persen. Selain itu, okupansinya mungkin minus sekitar 4,5 persen secara year-on-year dibanding 2024,” kata Maulana
Menurut Maulana, segmen pelancong bisnis atau business traveler yang didominasi kalangan pemerintah selama ini menjadi penopang utama pendapatan hotel. Berbeda dengan wisatawan umum yang cenderung menginap hanya pada periode tertentu, seperti musim liburan.
Penghentian perjalanan dinas pemerintah otomatis menghilangkan sumber pendapatan besar dari segmen tersebut. Situasi ini diperparah dengan minimnya kegiatan meetings, incentives, conferences, exhibitions (MICE) yang dinilai tidak bergeliat sepanjang 2025.
Tak hanya itu, Maulana juga menyoroti lemahnya daya beli masyarakat serta persoalan akses transportasi ke berbagai daerah. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dinilai membatasi minat masyarakat untuk berwisata sekaligus menginap di hotel.
Dari sisi transportasi, ia menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik, khususnya untuk rute luar Pulau Jawa. Menurutnya, tiket pesawat yang lebih terjangkau akan mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan membuat dampak sektor pariwisata lebih merata.
“Itu yang terjadi sepanjang tahun ini, apalagi kegiatan-kegiatan MICE kita sudah sangat kurang di tahun 2025, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor hotel dan serapan tenaga kerjanya,” tegas Maulana.
Sebelumnya, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, juga mengungkapkan munculnya fenomena hotel yang gulung tikar hingga menjual aset miliknya.
Di tengah tekanan pendapatan, pengusaha hotel disebut terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan hingga PHK.
Berdasarkan survei PHRI Jakarta pada April 2025, sekitar 96,7 persen hotel melaporkan penurunan tingkat hunian.
Bahkan, PHRI mencatat sebanyak 70 persen responden menyatakan akan melakukan pengurangan karyawan apabila tren penurunan okupansi terus berlanjut. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar