SURAT KABAR, CIMAHI – Polemik soal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali memanas di publik setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung opsi tersebut. Alasannya adalah efisiensi anggaran dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada yang dianggap terlalu mahal. Namun, gagasan ini justru memantik kekhawatiran baru soal masa depan iklim demokrasi di Indonesia.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha, menilai isu ini memang bukan hal baru. Tetapi begitu kembali disuarakan apalagi oleh Presiden dampaknya menjadi jauh lebih kuat dan layak diwaspadai.
“Wacana pemilihan oleh parlemen ini sudah lama muncul dan sering menjadi perdebatan. Kemarin kembali disuarakan, Pak Prabowo juga pernah menyinggung itu,” kata Arlan saat ditemui di Kampus Unjani Cimahi, Kamis (11/12/2025).
Arlan menyebut, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, Indonesia berpotensi mundur ke pola politik era Orde Baru, di mana rakyat kehilangan peran langsung dalam menentukan pemimpin daerah.
“Kalau kembali ke DPRD, saya berpikir ini akan kembali lagi ke rezim Orde Baru. Partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin eksekutif tidak ada lagi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama Pilkada bukan hanya tingginya biaya politik. Justru yang paling krusial adalah gagalnya partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat.
“Memang ada kekhawatiran cost politik tinggi. Tapi persoalannya bukan di situ. Dengan pemilihan langsung, partai politik harusnya mendidik masyarakat. Yang membuat cost politik besar itu karena masih banyak calon atau partai menggunakan money politics atau buying vote,” jelas Arlan.
Dampaknya, praktik tersebut mendorong sebagian kepala daerah terpilih terjerat kasus korupsi untuk menutup kembali ongkos politik yang mereka keluarkan. Karena itu Arlan menilai pemilihan langsung tetap menjadi mekanisme terbaik untuk menjaga partisipasi publik yang sehat dan akuntabel.
“Saya katakan, Pilpres atau Pilkada langsung jauh lebih baik. Karena membuka ruang demokrasi buat masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila wacana pemilihan oleh DPRD benar-benar diberlakukan, maka kepercayaan publik terhadap proses politik berisiko runtuh.
“Itu akan mengkhianati semangat reformasi. Reformasi dibangun untuk melibatkan masyarakat dalam politik. Kalau kembali ke DPRD, masyarakat akan jadi untrust,” ucapnya.
Lebih jauh, Arlan menilai mekanisme pemilihan oleh DPRD justru memperbesar peluang terjadinya transaksi politik di tingkat elit.
“Jangan sampai terjebak pada wacana memilih presiden atau kepala daerah oleh DPRD. Kesepakatan elit itu jauh lebih mengerikan dibanding pemilihan langsung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam sistem pemilihan langsung, masyarakat bisa menilai kapasitas calon dan bahkan menolak kandidat yang tidak layak. Namun bila dipilih oleh DPRD, proses itu cenderung tertutup dan sangat bergantung pada lobi internal.
“Di DPRD, walaupun ada visi misi, chemistry dengan masyarakat belum tentu terbentuk. Lain hal ketika calon berhadapan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Arlan juga menyinggung kondisi di berbagai daerah, termasuk Cimahi, Bandung Barat, Bandung Raya, hingga wilayah lain, di mana masyarakat kini semakin vokal menagih janji kepada para kepala daerah. Kondisi ini menurutnya tak akan muncul jika pemimpin dipilih melalui proses tertutup di parlemen.
Ketika ditanya apakah pola politik ala Orde Baru berpotensi kembali, Arlan memberikan jawaban lugas.
“Ya, iya. Kita tahu bagaimana dulu DPR bisa mengondisikan calon yang dianggap bisa bekerja sama dengan elit. Akan jauh lebih tidak transparan,” ujarnya.
Ia mengakui, baik pemilihan langsung maupun pemilihan oleh DPRD memiliki risiko korupsi. Namun sistem DPRD dinilai lebih rawan karena aktor-aktor politik di dalamnya juga memiliki kepentingan tertentu.
“Kita tahu sendiri bagaimana anggota DPRD juga ingin mendapatkan keuntungan. Kongkalikong itu banyak,” ujarnya.
Arlan menegaskan, solusi atas persoalan politik biaya tinggi bukanlah menghapus pemilihan langsung, melainkan memperbaiki pendidikan politik dan mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional.
“Yang paling tepat adalah tetap pemilihan secara langsung. Lalu pendidikan politiknya diperbaiki. Masyarakat didorong jadi pemilih rasional. Sekarang sudah mulai banyak masyarakat yang kritis,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa rendahnya kualitas pendidikan politik justru tak lepas dari contoh buruk sebagian elit.
“Kadang elit politik mempertontonkan sesuatu yang di luar etika politik. Itu yang membuat pendidikan politik masyarakat rendah,” pungkas Arlan. (SAT)
Posting Komentar
Posting Komentar